News Sticker
  •   PASTIKAN DIRI ANDA TERDAFTAR DALAM MENSUKSESKAN PEMILIHAN DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA (15 FEBRUARI 2017)  PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG IKON BUDAYA BETAWI RESMI DITANDATANGANI OLEH (PLT) GUBERNUR DKI JAKARTA (1/2/2017)   PERATURAN GUBERNUR(PERGUB) IKON BUDAYA BETAWI ANTARA LAIN ONDEL-ONDEL, KEMBANG KELAPA, ORNAMEN GIGI BALANG, BAJU SADARIAH KEBAYA KERANCANG, BATIK BETAWI, KERAK TELOR DAN BIR PLETOK 

  • OPINI: Urgensi Putra Daerah dalam Otonomi Khusus DKI Jakarta

    Mohammad Hisyam Rafsanjani JANUARI 2017 Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Betawi (FKMB)


    Konstelasi politik di DKI Jakarta semakin menarik perkembangannya untuk disimak. Padahal waktu pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta baru akan terlaksana pada bulan Februari 2017. Sementara itu bursa calon kepala daerah terhitung sampai saat ini ada yang sudah mengajukan diri, mempertimbangkan, bahkan ada yang menyatakan mengundurkan diri dalam dinamika proses demokrasi DKI Jakarta.

    Menarik untuk disimak pernyataan Biem Benjamin pada hari Minggu, 28 Februari 2016 di Hotel Grand Alia Jalan Cikini Raya, Biem Benjamin yang juga menjadi salah satu bakal calon (balon) Gubernur DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra melontarkan isu tentang putra daerah di tengah-tengah persaingan pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, putra daerah harus mendapatkan tempat di DKI Jakarta. Beliau mengisyaratkan harus ada putra daerah dalam kepemimpinan di DKI Jakarta, entah itu dari gubernur atau wakil gubernur. Terpenting adalah salah satu pasangan harus ada putra daerah untuk mewakili kepentingan daerah. Menurut Biem Benyamin, selama ini putra daerah memiliki kesulitan di Ibu Kota negara untuk memimpin di daerahnya sendiri. Walaupun DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan, DKI Jakarta memiliki putra daerah yang berada di dalamnya. Salah satu langkah perjuangannya adalah ingin merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta.

    Otonomi Khusus
    Setiap daerah mempunyai ciri-ciri berbeda terhadap daerah-daerah yang lainnya di Indonesia. Otonomi khusus yang diberikan kepada DKI Jakarta pada mulanya diberikan melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta Raya pada tanggal 28 Agustus 1961. Pertimbangan yang diberikan oleh Penetapan Presiden tersebut adalah: 1). Bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota negara patut dijadikan kota indoktrinisasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia; 2). Bahwa sebagai Ibu Kota negara, daerah Jakarta Raya perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; 3). Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka kepada Jakarta Raya harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

    Secara komparatif, terdapat tiga wilayah yang diberikan otonomi khusus dan satu wilayah daerah istimewa selain DKI Jakarta, yakni Papua, DIY Yogyakarta, dan Aceh. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Papua mengharuskan orang asli Papua yang menjadi gubernur. Sementara itu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengharuskan pula “kerajaan konstitusional” dalam NKRI. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat lembaga adat daerah yang merupakan representasi masyarakat inti dalam sistem birokrasi Aceh yang diakui oleh undang-undang. Hal tersebut, memproteksi putra daerah dalam bentuk regulasi terhadap otonomi khusus yang diberikan kepada otonomi khusus dan daerah istimewa selain DKI Jakarta.

    Masyarakat Betawi dan DKI Jakarta
    Masyarakat Betawi merupakan masyarakat inti (putra daerah) di DKI Jakarta. Masyarakat Betawi hidup berdampingan di tengah-tengah kelompok suku bangsa lainnya. Menurut sejarawan asal Australia, Lance Castle, (2007: Masup Jakarta). DKI Jakarta sebagai sebuah melting pot. Artinya, DKI Jakarta sebagai sebuah wadah tempat bertemunya kebudayaan-kebudayaan lain yang ada di seluruh Indonesia. Suatu wilayah yang tidak dimiliki oleh wilayah mana pun yang ada di Indonesia. Keberagaman suku yang ada di DKI Jakarta menggambarkan miniatur kecil Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara dari berbagai macam etnis, agama, dan lainnya hidup berdampingan sejak dahulu.

    "Hal tersebut, telah membuktikan masyarakat Betawi turut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini."

    Marginalisasi putra daerah di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan merupakan suatu ketidakadilan bagi masyarakat yang mempunyai posisi inti dalam wilayahnya. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan selain membuka bebas akses masyarakat yang datang untuk mencari pekerjaan dan berkompetisi juga harus mengapresiasi dan memberikan spesialisasi khusus bagi putra daerah, karena arus migrasi yang begitu besar dan untuk memproteksi kepemimpinan putra daerah di wilayahnya sendiri

    Sensus penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang dilansir pada tahun 2010 jumlah penduduk DKI Jakarta berada pada kisaran 9.575.423 jiwa. Jumlah kelompok suku bangsa menurut sensus tersebut sebanyak 31 kelompok suku bangsa. Berada di urutan pertama yakni suku bangsa Jawa sebanyak 36,07%= 3.453.426 jiwa, kedua yakni suku bangsa Betawi 28,20%= 2.700.722 jiwa, ketiga yakni suku bangsa Sunda 14,47%=1.395.025 jiwa, keempat yakni suku bangsa Cina 6,60%=632.372 jiwa. Sementara itu, Projection Population Indonesia yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta dari tahun 2010-2035 pada tahun 2015 sekitar 10.177.900 jiwa yang berada di DKI Jakarta.

    Stigma-stigma negatif yang merefleksikan masyarakat Betawi seolah-olah masyarakat yang tertinggal dengan kompetisi Ibu Kota negara di DKI Jakarta ialah suatu image yang mengeneralisir masyarakat Betawi merupakan masyarakat yang terbelakang. Terbukti, dari buku yang dikeluarkan oleh Sylviana Murni (2012: Dinas Informatika Pemprov DKI Jakarta) tentang Database Orang Betawi menginformasikan kepada khalayak luas tentang orang Betawi yang mempunyai kompetensi dan kapasitas secara kompetitif. Sehingga, hal ini membuktikan secara langsung maupun tidak langsung menghapuskan stigma-stigma negatif terhadap kaum Betawi. Selain itu, di dalam buku Si Entong jadi Profesor karangan Murodi (2014: UIN Jakarta Press) salah satu profesor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merupakan bukti nyata kemajuan pendidikan masyarakat Betawi. Sementara itu, banyak kaum Betawi yang menjadi pahlawan nasional salah satunya, MH Thamrin (2010: Disparbud Pemprov DKI Jakarta). Hal tersebut, telah membuktikan masyarakat Betawi turut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini.

    Marginalisasi putra daerah di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan merupakan suatu ketidakadilan bagi masyarakat yang mempunyai posisi inti dalam wilayahnya. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan selain membuka bebas akses masyarakat yang datang untuk mencari pekerjaan dan berkompetisi juga harus mengapresiasi dan memberikan spesialisasi khusus bagi putra daerah, karena arus migrasi yang begitu besar dan untuk memproteksi kepemimpinan putra daerah di wilayahnya sendiri. Sementara itu, otonomi khusus yang diberikan kepada DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara seharusnya memberikan dampak yang positif bagi masyarakat inti di dalamnya yang merelakan wilayahnya dijadikan Ibu Kota negara dan pusat pemerintahan. Bukan berarti, suatu wilayah yang dijadikan Ibu Kota negara mengenyampingkan masyarakat inti yang berada di dalamnya. Oleh karena itu, gagasan untuk lebih menghargai potensi putra daerah dalam kepemimpinan merupakan suatu keniscayaan yang patut diapresiasi. Sehingga dengan demikian, negara turut serta menjaga local wisdom yang ada di masing-masing daerah.


    Related Post

    $(document).ready(function() {$('img#closed').click(function(){$('#bl_banner').hide(90);});});
    close
    Banner iklan disini